Pemkot Tangsel Genjot Target Pembelanjaan Pakai Sistem E-katalog Capai 10 Persen

TANGSEL -   Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) tengah menggenjot target penggunaan E-katalog dalam belanja pemerintah, khususnya sektor pengadaan barang dan jasa, hingga akhir Desember 2022 mendatang. 

Hal tersebut diungkapkan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat Daerah Kota Tangsel, Muhammad Hardi dalam kegiatan sosialisasi yang berlangsung di Puspemkot Tangsel, Rabu (12/10/2022). 

Baca juga: Anugerah Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021, Presiden Jokowi: Tidak Ada Toleransi Bagi Pelayanan Lambat

"Tadi saya sampaikan ke taman-teman, ayo belanja (pakai E-katalog), kalau belanja susah, susahnya apa, " ungkap Hardi. 

Sebab, penggunaan E-katalog untuk belanja pemerintah dalam hal pengadaan barang dan jasa sangat mudah digunakan. 

Baca juga: Terkait PT KSS, Ombudsman Kalteng Terima Perwakilan Masyarakat Mandomai

Bahkan, kata Hardi, pihaknya telah melakukan pengecekkan terlebih dahulu terkait kendala yang mungkin saja dihadapi dalam melakukan transaksi. Sehingga tak ada lagi alasan untuk tidak menggunakannya. 

"Penyediaannya dimasukkan, toh mudah. Ibaratnya, kita sudah melakukan try and error misalnya dengan penyedia. Ternyata masalahnya kita sudah terbayang. Makanya jangan enggan bilang bahwa ini, ribet, dan sebagainya, " terangnya. 

Baca juga: Tony Rosyid: Merindukan Kepemimpinan Soeharto

"Makanya tadi saya ngomong, memang pas awal itu ngomong ribet. Tapi sesudah purchasing kedua, ketiga, keempat, selanjutnya, enak banget, gampang banget. Cuma lima menit rata-rata enggak sampai makan waktu terlalu lama, dan barang sesuai dengan apa yang kita ajukan, " sambungnya. 

Hardi mengungkapkan, pihaknya akan terus menggenjot penggunaan E-katalog hingga akhir tahun ini. Sebab, saat ini penggunaannya masih sangat sedikit. 

Baca juga: Dirjen IKP Kominfo: Masyarakat dan ASN Harus Adaptif terhadap Transformasi Digital

"Sekarang masih sedikit, makanya dengan ini saya mau genjot sampai akhir tahun ini. Target sampai akhir tahun, prosentase harus di atas 10 persen terhadap DPA, " tegasnya. 

Menurutnya, sistem belanja pemerintah menggunakan metode ini harus dibiasakan. Sebab, pada tahun mendatang seluruh perbelanjaan akan beralih pada sistem e-purchasing.

Baca juga: Pemerintah Susun Perpres tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OP)

"Untuk 2023, saat semua tidak bisa manual lagi, itu yang harus dilakukan. Mau gak mau makanya saya ngomong belajar, lakukan. Karena gak bisa kalau teman-teman gak lakukan itu, tiba-tiba nanti Januari bingung. Tahun depan sudah full (e-purchasing), " katanya. 

"Pengadaan itu adalah pertama yang dilakukan itu konsepnya e-purchasing. Kalau sudah tidak bisa pengadaan langsung, lalau sudah tidak bisa tender, " imbuhnya. 

Dalam kegiatan sosialisasi ini, Hardi mengikutsertakan seluruh pejabat terkait sebagai perwakilan dari seluruh dinas. 

"Kami mengundang seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah), terdiri dari Sekretaris Dinas, pejabat pembuat komitmen, dan PP (pejabat pengadaan), serta satu adminnya. Agar tidak salah sasaran, " pungkasnya. (Hendi)